Kekayaan Pegawai DJP Diperiksa

Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo meminta PPATK memeriksa daftar kekayaan pejabat serta pegawai empat direktorat di bawah naungannya yang dinilai rawan praktek penyimpangan.

Keempat direktorat itu meliputi pemeriksaan pajak, pejabat yang berhubungan dengan wajib pajak (account representative), juru sita, dan penelaah keberatan. Pemeriksaan tersebut dilakukan melalui surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak tiap pegawai dalam tiga tahun terakhir.

Dia menjelaskan, langkah itu ditempuh untuk menelisik ada-tidaknya pegawai-pegawai lain yang berperilaku seperti Gayus H. Tambunanyang memiliki kekayaan Rp 28 miliar, yang diduga berasal dari kegiatannya sebagai makelar kasus pajak.

Dari pemeriksaan SPT itu, kata Tjiptardjo, diharapkan bisa diketahui apakah kekayaan yang dimiliki para para pegawai tersebut mencurigakan atau tidak. "Kami juga berharap bantuan berupa laporan dari masyarakat," ujarnya.

Kepala PPATK Yunus Husein menyambut baik upaya tersebut. "Kami akan bantu. Ini kan bentuk usaha perbaikan mereka," ujarnya.

Yunus juga sepakat dengan langkah DJP memprioritaskan pemeriksaan pada empat direktorat yang dinilai rawan. Sebab, kalau langsung dilakukan terhadap seluruh pegawai Pajak secara membabi-buta, pemeriksaan tidak akan efektif. "Saat ini ada 15 ribu pegawai Pajak," ujarnya. "Pemeriksaan seluruhnya belum tentu bisa selesai dalam satu tahun."

Soal pemeriksaan Gayus, Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Pajak Bambang Basuki mengatakan prosesnya akan dimulai pada pekan ini.

Pemeriksaan khusus ini hanya akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Direktorat Kepatuhan Internal, serta Direktorat Intelijen dan Penyelidikan Direktorat Pajak. "Fokusnya pada modus operandi, pihak-pihak yang terlibat, dan masalah pidana pajak," kata Bambang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah membebastugaskan untuk sementara seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang pernah berhubungan kerja dengan Gayus di Direktorat Keberatan dan Banding. Salah satunya adalah Direktur Keberatan dan Banding Bambang Heru T.

Gayus diketahui pernah menangani 51 kasus banding dan 17 kasus keberatan saat menjadi staf di Direktorat Keberatan dan Banding sejak 2007. Dia juga pernah ikut menangani 372 kasus keberatan dan banding dari kantor wilayah Pajak di daerah yang penanganannya dilanjutkan di kantor pusat.

Gelar Kasus Asian Agri

Pihak Kejakgung yang diwakili JAM Pidsus dan JAM Pidum hari ini melakukan gelar perkara kasus Asian Agri bersama DJP di kantor Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. "Hari ini pemaparan kasus Asian Agri, melakukan gelar perkara bersama Satgas. Gelar perkara diikuti penyidik dan jaksa penuntut umum," ujar Jaksa Agung Hendarman Supandji Rabu (31/3).

Ia meminta dalam gelar perkara tersebut agar dibuka semuanya agar ketahuan mengapa antara penyidik dan jaksa tidak ketemu."Jangan sampai saya dibilang tak konsisten," ujar Hendarman. JAM Pidum Kemal Sofyan menuturkan bahwa jaksa peneliti berkas sudah memberi petunjuk terhadap berkas Asian Agri yang diajukan Ditjen Pajak.

Kejaksaan justru menilai, penyidik Ditjen Pajak tidak pernah serius menindaklanjuti kasus tersebut."Selama ini, mereka hanya melempar bola panas dengan mengatakan bahwa berkas sudah di jaksa. Tapi tak pernah ada perbaikan oleh mereka," tegasnya. Menurut Kemal, penyidik berkali-kali mengembalikan berkas karena ketika gugatan masuk pengadilan harus benar-benar yakin. "Kita harus optimal, sebagian besar petunjuk belum dipenuhi penyidik. Bahkan sama sekali tidak dipenuhi, ya, kita kembalikan," tandasnya.

Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana, mengatakan bahwa kapan penuntasan kasus Asian Agri juga tidak bisa ditentukan. Karena, menurut Denny, mereka akan mengundang pihak Kejaksaan Agung dan penyidik pajak, maka butuh persiapan. "Indikasi adanya markus, kita lihat nanti dari hasil gelar perkara," jelasnya