Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo meminta PPATK memeriksa daftar kekayaan pejabat serta pegawai empat direktorat di bawah naungannya yang dinilai rawan praktek penyimpangan.
Keempat direktorat itu meliputi pemeriksaan pajak, pejabat yang berhubungan dengan wajib pajak (account representative), juru sita, dan penelaah keberatan. Pemeriksaan tersebut dilakukan melalui surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak tiap pegawai dalam tiga tahun terakhir.
Dia menjelaskan, langkah itu ditempuh untuk menelisik ada-tidaknya pegawai-pegawai lain yang berperilaku seperti Gayus H. Tambunanyang memiliki kekayaan Rp 28 miliar, yang diduga berasal dari kegiatannya sebagai makelar kasus pajak.
Dari pemeriksaan SPT itu, kata Tjiptardjo, diharapkan bisa diketahui apakah kekayaan yang dimiliki para para pegawai tersebut mencurigakan atau tidak. "Kami juga berharap bantuan berupa laporan dari masyarakat," ujarnya.
Kepala PPATK Yunus Husein menyambut baik upaya tersebut. "Kami akan bantu. Ini kan bentuk usaha perbaikan mereka," ujarnya.
Yunus juga sepakat dengan langkah DJP memprioritaskan pemeriksaan pada empat direktorat yang dinilai rawan. Sebab, kalau langsung dilakukan terhadap seluruh pegawai Pajak secara membabi-buta, pemeriksaan tidak akan efektif. "Saat ini ada 15 ribu pegawai Pajak," ujarnya. "Pemeriksaan seluruhnya belum tentu bisa selesai dalam satu tahun."
Soal pemeriksaan Gayus, Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Pajak Bambang Basuki mengatakan prosesnya akan dimulai pada pekan ini.
Pemeriksaan khusus ini hanya akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Direktorat Kepatuhan Internal, serta Direktorat Intelijen dan Penyelidikan Direktorat Pajak. "Fokusnya pada modus operandi, pihak-pihak yang terlibat, dan masalah pidana pajak," kata Bambang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah membebastugaskan untuk sementara seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang pernah berhubungan kerja dengan Gayus di Direktorat Keberatan dan Banding. Salah satunya adalah Direktur Keberatan dan Banding Bambang Heru T.
Gayus diketahui pernah menangani 51 kasus banding dan 17 kasus keberatan saat menjadi staf di Direktorat Keberatan dan Banding sejak 2007. Dia juga pernah ikut menangani 372 kasus keberatan dan banding dari kantor wilayah Pajak di daerah yang penanganannya dilanjutkan di kantor pusat.
Jumat, 09 April 2010
Gelar Kasus Asian Agri
Pihak Kejakgung yang diwakili JAM Pidsus dan JAM Pidum hari ini melakukan gelar perkara kasus Asian Agri bersama DJP di kantor Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. "Hari ini pemaparan kasus Asian Agri, melakukan gelar perkara bersama Satgas. Gelar perkara diikuti penyidik dan jaksa penuntut umum," ujar Jaksa Agung Hendarman Supandji Rabu (31/3).
Ia meminta dalam gelar perkara tersebut agar dibuka semuanya agar ketahuan mengapa antara penyidik dan jaksa tidak ketemu."Jangan sampai saya dibilang tak konsisten," ujar Hendarman. JAM Pidum Kemal Sofyan menuturkan bahwa jaksa peneliti berkas sudah memberi petunjuk terhadap berkas Asian Agri yang diajukan Ditjen Pajak.
Ia meminta dalam gelar perkara tersebut agar dibuka semuanya agar ketahuan mengapa antara penyidik dan jaksa tidak ketemu."Jangan sampai saya dibilang tak konsisten," ujar Hendarman. JAM Pidum Kemal Sofyan menuturkan bahwa jaksa peneliti berkas sudah memberi petunjuk terhadap berkas Asian Agri yang diajukan Ditjen Pajak.
Kejaksaan justru menilai, penyidik Ditjen Pajak tidak pernah serius menindaklanjuti kasus tersebut."Selama ini, mereka hanya melempar bola panas dengan mengatakan bahwa berkas sudah di jaksa. Tapi tak pernah ada perbaikan oleh mereka," tegasnya. Menurut Kemal, penyidik berkali-kali mengembalikan berkas karena ketika gugatan masuk pengadilan harus benar-benar yakin. "Kita harus optimal, sebagian besar petunjuk belum dipenuhi penyidik. Bahkan sama sekali tidak dipenuhi, ya, kita kembalikan," tandasnya.
Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana, mengatakan bahwa kapan penuntasan kasus Asian Agri juga tidak bisa ditentukan. Karena, menurut Denny, mereka akan mengundang pihak Kejaksaan Agung dan penyidik pajak, maka butuh persiapan. "Indikasi adanya markus, kita lihat nanti dari hasil gelar perkara," jelasnya
Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana, mengatakan bahwa kapan penuntasan kasus Asian Agri juga tidak bisa ditentukan. Karena, menurut Denny, mereka akan mengundang pihak Kejaksaan Agung dan penyidik pajak, maka butuh persiapan. "Indikasi adanya markus, kita lihat nanti dari hasil gelar perkara," jelasnya
Senin, 15 Maret 2010
Sedikit Mimpi Telah Terjawab
1 Maret 2010, jam 14.30
Waktu tak terduga itu tiba,
Tanpa terencana sebelumnya, sebuah SMS & miss called masuk.
"Ntar dipanggil Wakil Boss," isinya.
Bertemu dengan ketawa ketiwi sekedar basa basi
Inti & to the point: ada tambahan potongan 25% atas surat kesabaran lalu
Aq sudah ndak bisa merasakan lagi, apakah ini sebuah jawaban atas doa-doaku, anugrah dari yang punya hidup, memang aq pantas mendapatkannya karena prestasi, atau mendapatkan karena "todongan"?
Sulit juga terasa kulitku walau tercubit,
Aq sudah ndak orgasme lagi ketika dibilang langsung oleh wakil boss itu.
Yang pasti aq tahu & yakin: itu jawaban dari doa & kesabaran dari sikap positif, serta buah dari usaha menutup diri dari pikiran, ucapan, tindakan, kabar dan menambahi kabar yang negatif, yang selama ini sulit aq tolak untuk berkata "NO".....
Yang pasti aq tahu & yakin: aq tidak sendiri dalam mengendarai mesin putaran waktu ini....
Ada YESUS yang segalanya bagiku...
Gde Prama bilang, usia 40 adalah:
saat memasuki keiklasan yang sempurna,
saat berhenti untuk mencoba hal baru,
saat berganti bersatu dengan hal yang selama ini bersatu,
saat berani untuk belajar mengucap syukur yang sempurna,
saat seekor angsa berenang senang dikala hujang badai,
saat seekor ayam berlindung dibawah pohon kala hujan badai,
Aq mau bilang:
walaupun semua tidak berpihak padaku,
walaupun ladang tidak menghasilkan makanan,
walaupun kambing domba terhalau dari kandang,
YESUS tetap berkuasa membuat segalanya mungkin!!!!
karena: With GOD,
IMPOSIBLE is NOTHING
EVERYTHING is POSIBLE
Waktu tak terduga itu tiba,
Tanpa terencana sebelumnya, sebuah SMS & miss called masuk.
"Ntar dipanggil Wakil Boss," isinya.
Bertemu dengan ketawa ketiwi sekedar basa basi
Inti & to the point: ada tambahan potongan 25% atas surat kesabaran lalu
Aq sudah ndak bisa merasakan lagi, apakah ini sebuah jawaban atas doa-doaku, anugrah dari yang punya hidup, memang aq pantas mendapatkannya karena prestasi, atau mendapatkan karena "todongan"?
Sulit juga terasa kulitku walau tercubit,
Aq sudah ndak orgasme lagi ketika dibilang langsung oleh wakil boss itu.
Yang pasti aq tahu & yakin: itu jawaban dari doa & kesabaran dari sikap positif, serta buah dari usaha menutup diri dari pikiran, ucapan, tindakan, kabar dan menambahi kabar yang negatif, yang selama ini sulit aq tolak untuk berkata "NO".....
Yang pasti aq tahu & yakin: aq tidak sendiri dalam mengendarai mesin putaran waktu ini....
Ada YESUS yang segalanya bagiku...
Gde Prama bilang, usia 40 adalah:
saat memasuki keiklasan yang sempurna,
saat berhenti untuk mencoba hal baru,
saat berganti bersatu dengan hal yang selama ini bersatu,
saat berani untuk belajar mengucap syukur yang sempurna,
saat seekor angsa berenang senang dikala hujang badai,
saat seekor ayam berlindung dibawah pohon kala hujan badai,
Aq mau bilang:
walaupun semua tidak berpihak padaku,
walaupun ladang tidak menghasilkan makanan,
walaupun kambing domba terhalau dari kandang,
YESUS tetap berkuasa membuat segalanya mungkin!!!!
karena: With GOD,
IMPOSIBLE is NOTHING
EVERYTHING is POSIBLE
Jumat, 12 Februari 2010
ENERGI TERBARUKAN DAPAT INSENTIF
Dunia usaha pengguna energi terbarukan kini bisa menikmati 4 insentif perpajakan dan kepabeanan sekaligus. Pemerintah berharap fasilitas itu bisa menggairahkan investasi dan mengurangi ketergantungan sumber energi tidak terbarukan.
Insentif perpajakan bagi pengguna sumber energi terbarukan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.011/2010, tertanggal 29 Januari 2010. Empat jenis fasilitas meliputi, pertama, pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal yang dibebankan selama 6 tahun, masing-masing sebesar 5%.
Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat dengan tarif masing-masing sekitar 2-10 tahun dan 2,5%-5% bergantung pada kelompok aktiva. Pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku.
Selain itu, pemerintah memberikan kompensasi kerugian yang lebih lama sekitar 5-10 tahun bergantung pada kriteria kegiatan yang sudah ditetapkan.
Kedua, pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor barang kena pajak yang bersifat strategis yang diperlukan oleh pengusaha yang memanfaatkan sumber energi terbarukan dalam kegiatan produksinya. Barang kena pajak yang dimaksud berupa mesin dan peralatan, baik yang terpasang maupun terlepas, kecuali suku cadang.
Ketiga, pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal. Keempat pengguna energi terbarukan berhak atas fasilitas pajak pemerintah yang diatur dengan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010.
Indonesia tertinggal
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan pemerintah menggunakan seluruh instrumen fiskalnya untuk membangun sektor energi. Ini karena Indonesia cukup tertinggal baik itu di bidang listrik maupun bahan bakar yang terbarukan.
"Jadi kalau panas bumi dan nabati, kami akan berikan insentif fiskal. Kalau kita lihat, untuk subsidi nabati ini karena perbedaan harga komoditas seperti harga sawit yang meningkat, biasanya harga akan mahal," jelasnya dalam konferensi pers, kemarin.
Selain insentif pajak untuk energi, tahun ini pemerintah juga menyediakan berbagai fasilitas serupa untuk sektor perdagangan, infrastruktur, industri dan insentif bagi daerah.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Purnadi Djojosudirdjo menjelaskan paket-paket insentif tersebut dapat merangsang peningkatan kapasitas produksi biofuel hingga dua kali lipat dibandingkan dengan posisi tahun ini.
Saat ini, jelasnya, total kapasitas terpasang biofuel mencapai 2,5 juta ton per tahun. Dengan adanya tambahan investasi itu, kapasitas terpasang dari 22 perusahaan biofuel nasional diperkirakan naik jadi 5 juta ton per tahun.
Namun, Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Suryadharma menyatakan pemberlakuan pemberian berbagai insentif itu hanya berlaku selama 1 tahun sehingga mempersulit pengembang menghitung investasi, terutama untuk masa eksplorasi.
"Mungkin pemerintah sekarang menganggap fasilitas perpajakan itu hanya bisa diberikan setiap tahun dan tidak bisa untuk jangka panjang," ujarnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh mengungkapkan paket insentif perpajakan bagi dunia usaha yang memanfaatkan sumber energi terbarukan diharapkan bisa menggairahkan minat dan investasi di sektor tersebut.
"Pengembang kan butuh perangsang untuk mengembangkan energi baru terbarukan, termasuk panas bumi." ujarnya.
Dewi Astuti, Achmad Aris, Agust Supriadi, Nurbaiti
Insentif perpajakan bagi pengguna sumber energi terbarukan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.011/2010, tertanggal 29 Januari 2010. Empat jenis fasilitas meliputi, pertama, pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal yang dibebankan selama 6 tahun, masing-masing sebesar 5%.
Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat dengan tarif masing-masing sekitar 2-10 tahun dan 2,5%-5% bergantung pada kelompok aktiva. Pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku.
Selain itu, pemerintah memberikan kompensasi kerugian yang lebih lama sekitar 5-10 tahun bergantung pada kriteria kegiatan yang sudah ditetapkan.
Kedua, pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor barang kena pajak yang bersifat strategis yang diperlukan oleh pengusaha yang memanfaatkan sumber energi terbarukan dalam kegiatan produksinya. Barang kena pajak yang dimaksud berupa mesin dan peralatan, baik yang terpasang maupun terlepas, kecuali suku cadang.
Ketiga, pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal. Keempat pengguna energi terbarukan berhak atas fasilitas pajak pemerintah yang diatur dengan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010.
Indonesia tertinggal
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan pemerintah menggunakan seluruh instrumen fiskalnya untuk membangun sektor energi. Ini karena Indonesia cukup tertinggal baik itu di bidang listrik maupun bahan bakar yang terbarukan.
"Jadi kalau panas bumi dan nabati, kami akan berikan insentif fiskal. Kalau kita lihat, untuk subsidi nabati ini karena perbedaan harga komoditas seperti harga sawit yang meningkat, biasanya harga akan mahal," jelasnya dalam konferensi pers, kemarin.
Selain insentif pajak untuk energi, tahun ini pemerintah juga menyediakan berbagai fasilitas serupa untuk sektor perdagangan, infrastruktur, industri dan insentif bagi daerah.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Purnadi Djojosudirdjo menjelaskan paket-paket insentif tersebut dapat merangsang peningkatan kapasitas produksi biofuel hingga dua kali lipat dibandingkan dengan posisi tahun ini.
Saat ini, jelasnya, total kapasitas terpasang biofuel mencapai 2,5 juta ton per tahun. Dengan adanya tambahan investasi itu, kapasitas terpasang dari 22 perusahaan biofuel nasional diperkirakan naik jadi 5 juta ton per tahun.
Namun, Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Suryadharma menyatakan pemberlakuan pemberian berbagai insentif itu hanya berlaku selama 1 tahun sehingga mempersulit pengembang menghitung investasi, terutama untuk masa eksplorasi.
"Mungkin pemerintah sekarang menganggap fasilitas perpajakan itu hanya bisa diberikan setiap tahun dan tidak bisa untuk jangka panjang," ujarnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh mengungkapkan paket insentif perpajakan bagi dunia usaha yang memanfaatkan sumber energi terbarukan diharapkan bisa menggairahkan minat dan investasi di sektor tersebut.
"Pengembang kan butuh perangsang untuk mengembangkan energi baru terbarukan, termasuk panas bumi." ujarnya.
Dewi Astuti, Achmad Aris, Agust Supriadi, Nurbaiti
ICAL MELAWAN SOAL PAJAK
Sengketa pajak berpotensi benamkan kinerja Bumi
Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus pemilik Grup Bakrie, makin terang-terangan melawan tekanan pemerintah atas upaya penyidikan dugaan tindak pidana pajak yang melibatkan 3 perusahaannya.
"Kita mesti hindarkan bermain yang menggunakan pajak sebagai instrumen penekan. Tentu hal itu tidak baik dan sikap Golkar tidak akan berubah karena tidak ada hubungan. Kalau ditekan-tekan, saya akan lawan," katanya seusai pertemuan dengan anggota DPR serta jajaran pengurus pusat serta menteri dari Partai Golkar, di Jakarta, kemarin.
Pertemuan ini meneguhkan konsolidasi Partai Golkar yang terancam terdepak dari koalisi pemerintahan pascasikap kerasnya dalam pengusutan skandal Bank Century melalui Panitia Khusus Hak Angket DPR.
Selain Menko Kesra Agung Laksono serta Menteri Perikanan dan Kelautan Fadel Muhammad, juga ada Menteri Perindustrian M.S. Hidayat dan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Priyo Budi Santoso.
Menurut Ical-panggilan akrab Aburizal-kasus pajak yang terus diungkit-ungkit itu tidak akan membuatnya ciut nyali, termasuk dalam mendorong Fraksi Golkar dalam mengungkap kasus Bank Century. "Ancaman ditembak mati pun Partai Golkar tidak akan berubah."
Tiga perusahaan Bakrie yang sedang terbelit kasus pajak sebesar Rp2,1 triliun adalah PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, dan PT Bumi Resources Tbk. Bumi adalah pengendali saham KPC dan Arutmin masing-masing 13,6% dan 70%.
Tak berselang dari pertemuan Partai Golkar, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat mendadak bersama sejumlah menteri. Sesuai jadwal setelah bertemu dengan Dewan Gelar Kehormatan dan Tanda Jasa, dijadwalkan bertemu panitia perayaan Imlek Nasional di Istana Presiden pada pukul 15.00 WIB.
Namun, Kepala Negara beralih menuju Wisma Negara ditemani Sudi Silalahi, Mensesneg dan Djoko Suyanto, Menkopolkam. Pertemuan dengan panitia Imlek dilakukan setelah itu.
Juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha membantah rapat mendadak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Wisma Negara siang terkait dengan pertemuan Partai Golkar. "Terlalu jauh Tidak sampai ke sana."
Senin pekan ini, Presiden memerintahkan jajaran Polri melakukan penegakan hukum pada semua tindak kejahatan "Jangan lupa pula yang namanya korupsi, kejahatan pajak, mengemplang utang yang ditanggung rakyat harus dituntaskan karena itu menyangkut rasa keadilan rakyat."
Namun, Ical menegaskan tidak ada hubungan antara kasus pajak yang ditudingkan ke arahnya dan sikap tegas Golkar dalam kasus Bank Century. Bahkan, dia kembali menegaskan ketiga perusahaan yang sedang terbelit kasus pajak itu, bukan lagi miliknya.
Data PT Bakrie & Brothers Tbk, induk usaha Bumi, menyebutkan kepemilikan perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga Aburizal Bakrie itu hingga Oktober 2009 sebesar 18,6%. Data ini bertentangan dengan klaim Ical sebelumnya bahwa keluarga Bakrie hanya memiliki 7% saham Bumi.
Peneliti senior Centre for Strategic of International Studies (CSIS) J. Kristiadi mengatakan sudah saatnya Presiden Yudhoyono bertindak tegas untuk efektivitas pemerintahan.
"Dia harus berani mengusir Golkar keluar. Jangan sampai Presiden menjadi bulan-bulanan partai politik. Efektivitas pemerintahan memerlukan kesolidan di dalamnya, oleh karena itu dia harus cari mitra yang solid."
Menurut Kristiadi, Presiden tak perlu termakan gertak sambal partai politik sehingga justru menjadi bulan-bulanan dalam skandal Bank Century.
Saham tergerus
Kisruh pajak makin menggerus harga saham Bumi seiring kabar penyidikan pajak perusahaan pertambangan batu bara bakal segera rampung. Harga saham perusahaan berkode BUMI ini turun 2,17% atau Rp50 ke level Rp2.250 kemarin. Dengan mengacu pada harga saham tersebut, nilai kapitalisasi pasar perseroan mencapai Rp43,65 triliun.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, menolak permohonan gugatan praperadilan KPC atas proses penyidikan Ditjen Pajak. Penolakan hakim atas gugatan praperadilan membuka jalan bagi Ditjen Pajak untuk mempercepat proses penyidikan.
Selain KPC yang diindikasikan merekayasa penjualan untuk menghindari pajak, Direktorat Jenderal Pajak juga mengusut kasus serupa di dua perusahaan tambang batu bara Grup Bakrie lainnya, yakni Bumi dan Arutmin Indonesia. Total dugaan kurang bayar pajak tiga perusahaan itu Rp2,1 triliun-semuanya terjadi pada 2007.
Analis PT Kim Eng Securities Indonesia Katarina Setiawan dan Ricardo Silaen menilai keputusan pengadilan menolak gugatan praperadilan berdampak cukup signifikan bagi Bumi.
Kisruh pajak seperti yang dihadapi Bumi umumnya memiliki dua opsi penyelesaian, yakni pengadilan atau menempuh jalur di luar pengadilan dengan membayar kewajiban pajak plus denda 400% dari nilai pajak.
Jika Bumi memilih opsi pengadilan dan kalah, mereka harus membayar kewajiban pajak dan denda 400% serta pidana kurungan penjara maksimum 6 tahun.
"Kami mengestimasikan jika Bumi bersalah, potensi denda dan kewajiban pajak yang harus dibayar nilainya mencapai Rp10,5 triliun atau tiga kali lipat dari proyeksi laba bersih Bumi akhir tahun ini," tuturnya dalam laporan riset harian, kemarin.
Laporan keuangan triwulan III/2009 Bumi Resources menunjukkan pendapatan perseroan US$2,33 miliar, menurun 4,23% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2008. Laba bersih perusahaan dibukukan pada level US$360,22 juta (Rp3,3 triliun) menurun sebesar 26,5% dibandingkan dengan 2008.
Persoalan pajak, menurut riset Kim Eng, menjadi ganjalan utama perseroan mencari utang dalam jangka pendek. "Kami merekomendasikan menghindari saham tersebut dan mengalihkannya ke emiten batu bara lain seperti PT Perusahaan Tambang Bukit Asam Tbk dan PT Adaro Energy Tbk."
Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Riset PT BNI Securities Norico Gaman. Alasannya, sengketa pajak senilai Rp2,1 triliun setara dengan sepertiga laba bersih Bumi per Desember 2008 yang mencapai US$645,36 juta, atau sekitar Rp6,2 triliun.
"Gugatan pajak Bumi secara sekaligus akan sangat merugikan pemegang saham, karena paling tidak 30% laba bersih akan berkurang jika Bumi diwajibkan membayar pajak. Ini akan menjadi sentimen negatif."
Secara fundamental, lanjutnya, denda pajak berpotensi menggerus laba usaha perseroan, sehingga ekspektasi pemegang saham terhadap perolehan dividen pun semakin menciut.
Bisnis mencatat isu pajak yang mencuat pada 11 Desember 2009 itu diikuti koreksi saham Bumi ke level terendah lima bulan sebelumnya, yakni Rp2.100 pada 21 Desember.
Hery Trianto
Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus pemilik Grup Bakrie, makin terang-terangan melawan tekanan pemerintah atas upaya penyidikan dugaan tindak pidana pajak yang melibatkan 3 perusahaannya.
"Kita mesti hindarkan bermain yang menggunakan pajak sebagai instrumen penekan. Tentu hal itu tidak baik dan sikap Golkar tidak akan berubah karena tidak ada hubungan. Kalau ditekan-tekan, saya akan lawan," katanya seusai pertemuan dengan anggota DPR serta jajaran pengurus pusat serta menteri dari Partai Golkar, di Jakarta, kemarin.
Pertemuan ini meneguhkan konsolidasi Partai Golkar yang terancam terdepak dari koalisi pemerintahan pascasikap kerasnya dalam pengusutan skandal Bank Century melalui Panitia Khusus Hak Angket DPR.
Selain Menko Kesra Agung Laksono serta Menteri Perikanan dan Kelautan Fadel Muhammad, juga ada Menteri Perindustrian M.S. Hidayat dan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Priyo Budi Santoso.
Menurut Ical-panggilan akrab Aburizal-kasus pajak yang terus diungkit-ungkit itu tidak akan membuatnya ciut nyali, termasuk dalam mendorong Fraksi Golkar dalam mengungkap kasus Bank Century. "Ancaman ditembak mati pun Partai Golkar tidak akan berubah."
Tiga perusahaan Bakrie yang sedang terbelit kasus pajak sebesar Rp2,1 triliun adalah PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, dan PT Bumi Resources Tbk. Bumi adalah pengendali saham KPC dan Arutmin masing-masing 13,6% dan 70%.
Tak berselang dari pertemuan Partai Golkar, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat mendadak bersama sejumlah menteri. Sesuai jadwal setelah bertemu dengan Dewan Gelar Kehormatan dan Tanda Jasa, dijadwalkan bertemu panitia perayaan Imlek Nasional di Istana Presiden pada pukul 15.00 WIB.
Namun, Kepala Negara beralih menuju Wisma Negara ditemani Sudi Silalahi, Mensesneg dan Djoko Suyanto, Menkopolkam. Pertemuan dengan panitia Imlek dilakukan setelah itu.
Juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha membantah rapat mendadak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Wisma Negara siang terkait dengan pertemuan Partai Golkar. "Terlalu jauh Tidak sampai ke sana."
Senin pekan ini, Presiden memerintahkan jajaran Polri melakukan penegakan hukum pada semua tindak kejahatan "Jangan lupa pula yang namanya korupsi, kejahatan pajak, mengemplang utang yang ditanggung rakyat harus dituntaskan karena itu menyangkut rasa keadilan rakyat."
Namun, Ical menegaskan tidak ada hubungan antara kasus pajak yang ditudingkan ke arahnya dan sikap tegas Golkar dalam kasus Bank Century. Bahkan, dia kembali menegaskan ketiga perusahaan yang sedang terbelit kasus pajak itu, bukan lagi miliknya.
Data PT Bakrie & Brothers Tbk, induk usaha Bumi, menyebutkan kepemilikan perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga Aburizal Bakrie itu hingga Oktober 2009 sebesar 18,6%. Data ini bertentangan dengan klaim Ical sebelumnya bahwa keluarga Bakrie hanya memiliki 7% saham Bumi.
Peneliti senior Centre for Strategic of International Studies (CSIS) J. Kristiadi mengatakan sudah saatnya Presiden Yudhoyono bertindak tegas untuk efektivitas pemerintahan.
"Dia harus berani mengusir Golkar keluar. Jangan sampai Presiden menjadi bulan-bulanan partai politik. Efektivitas pemerintahan memerlukan kesolidan di dalamnya, oleh karena itu dia harus cari mitra yang solid."
Menurut Kristiadi, Presiden tak perlu termakan gertak sambal partai politik sehingga justru menjadi bulan-bulanan dalam skandal Bank Century.
Saham tergerus
Kisruh pajak makin menggerus harga saham Bumi seiring kabar penyidikan pajak perusahaan pertambangan batu bara bakal segera rampung. Harga saham perusahaan berkode BUMI ini turun 2,17% atau Rp50 ke level Rp2.250 kemarin. Dengan mengacu pada harga saham tersebut, nilai kapitalisasi pasar perseroan mencapai Rp43,65 triliun.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, menolak permohonan gugatan praperadilan KPC atas proses penyidikan Ditjen Pajak. Penolakan hakim atas gugatan praperadilan membuka jalan bagi Ditjen Pajak untuk mempercepat proses penyidikan.
Selain KPC yang diindikasikan merekayasa penjualan untuk menghindari pajak, Direktorat Jenderal Pajak juga mengusut kasus serupa di dua perusahaan tambang batu bara Grup Bakrie lainnya, yakni Bumi dan Arutmin Indonesia. Total dugaan kurang bayar pajak tiga perusahaan itu Rp2,1 triliun-semuanya terjadi pada 2007.
Analis PT Kim Eng Securities Indonesia Katarina Setiawan dan Ricardo Silaen menilai keputusan pengadilan menolak gugatan praperadilan berdampak cukup signifikan bagi Bumi.
Kisruh pajak seperti yang dihadapi Bumi umumnya memiliki dua opsi penyelesaian, yakni pengadilan atau menempuh jalur di luar pengadilan dengan membayar kewajiban pajak plus denda 400% dari nilai pajak.
Jika Bumi memilih opsi pengadilan dan kalah, mereka harus membayar kewajiban pajak dan denda 400% serta pidana kurungan penjara maksimum 6 tahun.
"Kami mengestimasikan jika Bumi bersalah, potensi denda dan kewajiban pajak yang harus dibayar nilainya mencapai Rp10,5 triliun atau tiga kali lipat dari proyeksi laba bersih Bumi akhir tahun ini," tuturnya dalam laporan riset harian, kemarin.
Laporan keuangan triwulan III/2009 Bumi Resources menunjukkan pendapatan perseroan US$2,33 miliar, menurun 4,23% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2008. Laba bersih perusahaan dibukukan pada level US$360,22 juta (Rp3,3 triliun) menurun sebesar 26,5% dibandingkan dengan 2008.
Persoalan pajak, menurut riset Kim Eng, menjadi ganjalan utama perseroan mencari utang dalam jangka pendek. "Kami merekomendasikan menghindari saham tersebut dan mengalihkannya ke emiten batu bara lain seperti PT Perusahaan Tambang Bukit Asam Tbk dan PT Adaro Energy Tbk."
Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Riset PT BNI Securities Norico Gaman. Alasannya, sengketa pajak senilai Rp2,1 triliun setara dengan sepertiga laba bersih Bumi per Desember 2008 yang mencapai US$645,36 juta, atau sekitar Rp6,2 triliun.
"Gugatan pajak Bumi secara sekaligus akan sangat merugikan pemegang saham, karena paling tidak 30% laba bersih akan berkurang jika Bumi diwajibkan membayar pajak. Ini akan menjadi sentimen negatif."
Secara fundamental, lanjutnya, denda pajak berpotensi menggerus laba usaha perseroan, sehingga ekspektasi pemegang saham terhadap perolehan dividen pun semakin menciut.
Bisnis mencatat isu pajak yang mencuat pada 11 Desember 2009 itu diikuti koreksi saham Bumi ke level terendah lima bulan sebelumnya, yakni Rp2.100 pada 21 Desember.
Hery Trianto
Langganan:
Postingan (Atom)
Postingan
